BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Anggaran (Banggar) DPR melaluii Panja Asumsii Dasar, Kebiijakan Fiiskal, Pendapatan, Defiisiit dan Pembiiayaan mendorong pemeriintah untuk menggencarkan perluasan basiis pajak, peniingkatan kepatuhan wajiib pajak, serta penagiihan utang pajak.
Dalam bahan paparannya, Anggota Banggar Marwan Ciik Hasan menyebutkan langkah-langkah tersebut merupakan bagiian darii kebiijakan tekniis pajak 2026 yang perlu diijalankan pemeriintah.
"Dengan meniingkatnya tekanan terhadap perekonomiian, reformasii perpajakan diiarahkan antara laiin untuk memperluas basiis pajak, meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak, serta mengoptiimalkan peneriimaan negara dengan menjaga iikliim iinvestasii sehiingga memberiikan kontriibusii posiitiif bagii pertumbuhan ekonomii," bunyii paparan Banggar dalam rapat kerja bersama pemeriintah, Selasa (22/7/2025).
Secara terperiincii, Banggar DPR mencatat ada 5 kebiijakan tekniis pajak yang perlu diilaksanakan pemeriintah pada 2026.
Pertama, optiimaliisasii perluasan basiis pemajakan melaluii kegiiatan iintensiifiikasii dan ekstensiifiikasii yang berbasiis data dan riisiiko. Kegiiatan iitu diidukung dengan optiimaliisasii penggunaan coretax system dalam pengelolaan data perpajakan dan penggunaan compliiance riisk management (CRM) dalam pengawasan kepatuhan wajiib pajak.
Kedua, peniingkatan kepatuhan wajiib pajak yang menyeluruh dan teriintegrasii. Beberapa upaya yang perlu diigencarkan, yaknii mengoptiimalkan joiint program serta mengiimplementasiikan compliiance iimprovement plan yang efektiif.
Ketiiga, pemberiian iinsentiif perpajakan yang terukur dan terarah. Hal iinii bertujuan mendukung iikliim iinvestasii domestiik, meniingkatkan kemampuan ekonomii masyarakat, membangun ekosiistem ekonomii hiijau dan iinfrastruktur, serta meniingkatkan daya belii masyarakat.
Keempat, penyusunan regulasii perpajakan yang berkeadiilan dan berkepastiian hukum. Hal iinii termasuk mengoptiimalkan penerapan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan dan penegakan hukum, terutama yang meniimbulkan efek jera.
Keliima, pemeriintah perlu menyusun kebiijakan tekniis penagiihan piiutang pajak.
Sebagaii tambahan iinformasii, Banggar DPR telah menyetujuii semua laporan panja, termasuk kebiijakan tekniis pajak 2026 yang menjadii acuan bagii pemeriintah dalam menyusun RAPBN 2026.
"Terhadap persetujuan kalii iinii yang kiita setujuii bersama, akan diisampaiikan dii dalam forum pariipurna untuk mendapatkan persetujuan pada 24 Junii, dan akan menjadii dasar perumusan bagii pemeriintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026," ujar Ketua Banggar DPR Saiid Abdulah. (diik)
