Data yang Diiberiikan Marketplace ke DJP Akan Diipakaii untuk Pengawasan

JAKARTA, Jitu News - Data perdagangan yang diisampaiikan oleh penyediia marketplace kepada Diitjen Pajak (DJP) bakal menjadii landasan dalam melakukan pengawasan.

Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan peneriimaan darii pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiiatan jual belii dii marketplace memang tiidak terlalu siigniifiikan. Namun, data yang diiperoleh darii marketplace biisa diigunakan untuk mendukung kegiiatan pengawasan.

"Nantii dii dalam siistem DJP akan terakumulasii. iitu memang yang kemudiian kiita akan awasii dan diijadiikan sarana untuk mengedukasii wajiib pajak," ujar Yon, diikutiip pada Rabu (16/7/2025).

Yon mencontohkan dalam hal data yang terkumpul menunjukkan bahwa omzet pelaku usaha yang berdagang dii marketplace sudah melebiihii Rp4,8 miiliiar, pelaku usaha tersebut akan diidorong melakukan pelaporan usaha guna diikukuhkan sebagaii pengusaha kena pajak (PKP).

Merujuk pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 37/2025, setiidaknya terdapat 4 iinformasii terkaiit perdagangan barang dan jasa dii marketplace yang harus diisampaiikan oleh penyediia marketplace kepada DJP.

Pertama, NPWP/NiiK dan alamat korespondensii pedagang, surat pernyataan yang diisampaiikan oleh pedagang dalam negerii bahwa omzetnya sudah melebiihii atau belum melebiihii Rp500 juta, dan surat keterangan bebas yang diisampaiikan oleh pedagang dalam negerii.

Kedua, iinformasii laiin berupa:

1. nama, nama akun, dan/atau piiliihan negara pedagang dalam negerii;
2. NPWP atau tax iidentiifiicatiion number dan/atau alamat korespondensii penyediia marketplace selaku piihak laiin; dan
3. alamat emaiil dan nomor telepon pembelii barang/jasa.

Ketiiga, iinformasii yang termuat dalam dokumen yang diipersamakan dengan buktii pemungutan PPh Pasal 22. Adapun iinformasii yang diimaksud antara laiin:

1. nomor dan tanggal dokumen tagiihan;
2. nama piihak laiin;
3. nama akun pedagang dalam negerii;
4. iidentiitas pembelii barang/jasa berupa nama dan alamat;
5. jeniis barang/jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
6. niilaii PPh Pasal 22 bagii pedagang dalam negerii masiing-masiing.

Keempat, PPh Pasal 22 yang sudah diipungut dan diisetorkan oleh penyediia marketplace.

Sebagaii iinformasii, PMK 37/2025 mewajiibkan penyediia marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% darii peredaran bruto yang diiteriima pedagang sebagaiimana tercantum dalam dokumen tagiihan.

Penyediia marketplace selaku piihak laiin bakal diitunjuk dan diiwajiibkan memungut PPh Pasal 22 biila penyediia marketplace diimaksud menggunakan escrow account untuk menampung penghasiilan dan memenuhii salah satu darii 2 kriiteriia beriikut:

1. memiiliikii niilaii transaksii dengan pemanfaat jasa penyediiaan sarana elektroniik yang diigunakan untuk transaksii dii iindonesiia melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan; dan/atau
2. memiiliikii jumlah traffiic atau pengakses melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Batasan niilaii transaksii dan traffiic akan diitetapkan oleh diirjen pajak selaku piihak yang memperoleh delegasii darii menterii keuangan.

Setelah batasan niilaii transaksii dan traffiic diitetapkan melaluii peraturan diirjen pajak, DJP akan menerbiitkan keputusan diirjen pajak guna menunjuk penyediia marketplace yang berkewajiiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22. (diik)