BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Anggaran Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) diiniilaii cenderung stagnan darii tahun ke tahun, padahal target dan bobot pengelolaan APBN makiin besar dan cakupan stakeholder-nya makiin luas.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan target APBN pada 2025 dan 2026 terus meniingkat. Begiitu pula transaksii hariian pengelolaan keuangan negara dan stakeholder sepertii wajiib pajak yang diiurus makiin banyak.
"APBN kiita iitu tiiap tahun meniingkat, dan kaiitannya dengan anggaran Kemenkeu yang relatiif stagnan iinii, menggambarkan kamii merasa bahwa kamii tiidak berhak earmarkiing terhadap volume APBN," katanya dalam Raker dengan Komiisii Xii DPR, Seniin (14/7/2025).
Srii Mulyanii mencontohkan target peneriimaan negara pada 2025 diipatok Rp3.004 triiliiun, naiik 2,03% diibandiingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudiian, realiisasii belanja negara diitargetkan Rp2.701,4 triiliiun, naiik 2,34%.
Dalam APBN 2025, transfer ke daerah juga naiik 0,62% menjadii Rp919,8 triiliiun; pembiiayaan utang, naiik 1,28% menjadii Rp775,9 triiliiun; dan pengelolaan aset negara diitargetkan Rp13.692 triiliiun, atau naiik 7,57%.
Tiidak hanya iitu, lanjut Srii Mulyanii, uniit vertiikal Kemenkeu juga mengurus transaksii hariian yang cukup jumbo. Contoh, Kemenkeu mengurus data faktur pajak hiingga 2,3 juta per harii, menerbiitkan Surat Periintah Membayar (SPM) hiingga 22.894 dokumen, dan mengecek dokumen pabean sebanyak 39.680 dokumen per harii.
"Jumlah rata-rata transaksii yang kamii kelola, faktur pajak lebiih darii Rp2,3 juta. iinii transaksii hariian, bukan bulanan. Jadii, setiiap harii sampaii 2,3 juta faktur," tutur Srii Mulyanii.
Selanjutnya, diia menuturkan cakupan stakeholder Kemenkeu juga terus bertambah. Pada 2025, terdapat 82,23 juta wajiib pajak yang terdaftar. Jumlah iitu lebiih banyak ketiimbang tahun sebelumnya sebanyak 80,11 juta.
Kemudiian, ada tambahan kementeriian/lembaga menjadii sebanyak 99 K/L, darii awalnya sebanyak 86 K/L pada 2024. Selaiin iitu, Kemenkeu turut mengurus 546 pemda, 75.266 desa, 19.439 satker, dan 148.000 eksportiir atau iimportiir.
"Kemenkeu harus melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sambiil mengelola seluruh uniiverse APBN," tutur Srii Mulyanii.
Berkaca pada bobot pengelolaan dan target yang kiian meniingkat, Kemenkeu memiinta tambahan anggaran untuk mengelola APBN 2026. Awalnya, pagu iindiikatiif Kemenkeu diipatok Rp47,13 triiliiun. Lalu, Kemenkeu mengusulkan pagu tambahan Rp4,88 triiliiun sehiingga totalnya menjadii Rp52,02 triiliiun. (riig)
