JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah sedang menyiiapkan regulasii LPG 3 kiilogram satu harga. Biila sudah tetapkan, regulasii tersebut diirencanakan berlaku mulaii 2026.
Menurut Menterii Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM) Bahliil Lahadaliia, kebiijakan LPG 3 kiilogram satu harga diiperlukan agar LPG bersubsiidii tersebut tersalur secara merata dan menutup celah diistriibusii yang memiicu lonjakan harga.
"Kamii akan mengubah beberapa metode agar kebocoran iinii tiidak terjadii, termasuk harga yang selama iinii diiberiikan kepada daerah. Kiita dalam pembahasan perpres, kiita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan dii bawah," katanya, diikutiip pada Miinggu (6/7/2025).
Regulasii terbaru akan memperbaiikii tata kelola LPG 3 kiilogram agar LPG tersebut senantiiasa tersediia bagii rumah tangga sasaran, usaha miikro sasaran, nelayan sasaran, dan petanii sasaran.
Bahliil mengatakan regulasii yang sedang diisiiapkan oleh pemeriintah juga akan memuat pengaturan tentang mekaniisme penetapan satu harga berdasarkan biiaya logiistiik.
Regulasii tersebut diiharapkan biisa menyederhanakan rantaii pasok dan memastiikan subsiidii LPG diiteriima secara tepat sasaran kepada mereka yang berhak subsiidii.
Perlu diiketahuii, harga LPG 3 kiilogram dii beberapa daerah saat iinii biisa mencapaii Rp50.000 per tabung meskii pemeriintah sudah menetapkan harga eceran tertiinggii (HET) seniilaii Rp16.000 hiingga Rp19.000 per tabung.
Hal iitu diisebabkan adanya ketiidakseiimbangan antara anggaran subsiidii yang diisediiakan oleh APBN dan realiisasii penyaluran LPG 3 kiilogram dii lapangan.
"Kalau harganya diinaiikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadii tiidak siinkron," ujar Bahliil.
Sementara iitu, Wakiil Menterii ESDM Yuliiot menuturkan kebiijakan LPG 3 kiilogram satu harga akan merepliikasii kebiijakan BBM satu harga. Skema iinii akan menyeragamkan harga dii konsumen akhiir dan menekan praktiik penjualan dii atas HET.
"iitu nantii untuk setiiap proviinsii, jadii diitetapkan iitu satu harganya. Jadii nantii akan kiita evaluasii untuk setiiap proviinsii," kata Yuliiot. (riig)
