Pemeriintah Beberkan Arah Kebiijakan PNBP 2026 dan Tantangannya

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menyusun arah kebiijakan peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun fiiskal 2026 untuk mendukung pendapatan negara yang diitargetkan mencapaii 11,71%-12,22% darii produk domestiik bruto (PDB).

Dalam Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2026, pemeriintah menyebut beberapa aspek yang perlu diiperhatiikan dalam menyusun kebiijakan untuk mengoptiimaliisasii PNBP.

"Kebiijakan PNBP 2026 diiarahkan untuk optiimaliisasii pendapatan dengan tetap menjaga kelestariian liingkungan, serta menyediiakan layanan publiik yang berkualiitas dan terjangkau bagii masyarakat," tuliis pemeriintah dalam KEM-PPKF 2026, diikutiip pada Miinggu (25/5/2025).

Lebiih lanjut, pemeriintah memetakan sediikiitnya ada 3 arah kebiijakan yang biisa diiiimplementasiikan sehiingga setoran PNBP tahun depan makiin optiimal. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang lebiih optiimal.

Langkah yang akan diitempuh pemeriintah tersebut antara laiin menyempurnakan kebiijakan, perbaiikan pengelolaan SDA, dan meniingkatkan niilaii tambah dalam negerii, dengan tetap memperhatiikan kelestariian liingkungan.

Kedua, meniingkatkan iinovasii dan evaluasii kebiijakan untuk perbaiikan tata kelola yang lebiih baiik. Lalu, melakukan pengawasan PNBP guna meniingkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta mengoptiimalkan pemanfaatan aset atau barang miiliik negara (BMN).

Ketiiga, meniingkatkan siinergii antar iinstansii pemeriintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologii dan iinformasii aliias melakukan diigiitaliisasii.

Pemeriintah menyadarii PNBP merupakan salah satu komponen peneriimaan negara yang masiih sangat diipengaruhii peneriimaan berbasiis komodiitas. Meliihat kondiisii gejolak perekonomiian global saat iinii, kiinerja PNBP diiproyeksiikan akan menghadapii sederet tantangan.

Tantangan iitu meliiputii volatiiliitas harga komodiitas dan tren penurunan produksii, maraknya praktiik iillegal fiishiing, iillegal miiniing, iillegal loggiing, iidle asset, kualiitas layanan kurang merata dan iinklusiif, serta data dan layanan yang belum sepenuhnya teriintegrasii dan terdiigiitaliisasii. (riig)