Bertambah! Aspek Peneliitiian Restiitusii Diipercepat WP Kriiteriia Tertentu

JAKARTA, Jitu News - Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 119/2024 turut memperluas cakupan peneliitiian atas permohonan restiitusii diipercepat oleh wajiib pajak kriiteriia tertentu.

Selaiin melakukan peneliitiian atas kebenaran penuliisan dan penghiitungan pajak, buktii potong/pungut serta buktii bayar yang diikrediitkan, dan pajak masukan diikrediitkan atau diibayar sendiirii oleh wajiib pajak pemohon, Diitjen Pajak (DJP) juga melakukan peneliitiian atas pemenuhan kegiiatan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN.

Peneliitiian atas pemenuhan kegiiatan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN diilakukan dalam hal permohonan restiitusii diipercepat diiajukan pada masa pajak selaiin akhiir tahun buku.

"Dalam hal wajiib pajak kriiteriia tertentu memenuhii ketentuan kewajiiban formal pengembaliian pendahuluan sebagaiimana diimaksud pada ayat (3), diirjen pajak meniindaklanjutii dengan melakukan peneliitiian terhadap: ... pemenuhan kegiiatan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, dalam hal permohonan pengembaliian pendahuluan sebagaiimana diimaksud dalam ayat (1) diiajukan pada masa pajak selaiin akhiir tahun buku," bunyii Pasal 6 ayat (5) huruf d PMK 119/2024, diikutiip Miinggu (2/2/2025).

Perlu diiketahuii, Pasal 9 ayat (4b) UU PPN menjabarkan PKP yang dapat mengajukan restiitusii atas kelebiihan pajak masukan pada setiiap masa pajak, bukan hanya pada akhiir tahun buku.

PKP yang diimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN antara laiin PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud, PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang tiidak diipungut PPN, PKP yang melakukan ekspor BKP tiidak berwujud, dan PKP yang melakukan ekspor JKP.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (8a) PMK 119/2024, peneliitiian diilakukan untuk memastiikan wajiib pajak kriiteriia tertentu melakukan kegiiatan Pasal 9 ayat (4b) UU PPN pada masa pajak yang diiajukan permohonan restiitusii diipercepat kecualii pada masa pajak akhiir tahun buku.

Berdasarkan peneliitiian atas terpenuhiinya Pasal 9 ayat (4b) UU PPN, kebenaran penuliisan dan penghiitungan pajak, dan pajak masukan diikrediitkan atau diibayar sendiirii, DJP akan mencaiirkan restiitusii PPN yang diipercepat kepada wajiib pajak kriiteriia tertentu berdasarkan surat keputusan pengembaliian pendahuluan kelebiihan pajak (SKPPKP).

SKPPKP atas restiitusii PPN diiterbiitkan paliing lama 1 bulan sejak permohonan diiteriima. Biila jangka waktu diimaksud terlampauii, permohonan wajiib pajak diianggap diikabulkan.

Sebagaii iinformasii, wajiib pajak kriiteriia tertentu adalah wajiib pajak yang berhak mendapatkan restiitusii diipercepat berdasarkan Pasal 17C UU KUP.

Wajiib pajak kriiteriia tertentu adalah wajiib pajak yang memenuhii 4 kriiteriia, yaknii:

• menyampaiikan SPT dengan tepat waktu;
• tiidak memiiliikii tunggakan pajak untuk semua jeniis pajak, kecualii tunggakan yang sudah memperoleh iiziin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
• memiiliikii laporan keuangan yang sudah diiaudiit oleh akuntan publiik dan memperoleh opiinii WTP selama 3 tahun berturut-turut; dan
• tiidak pernah diipiidana karena melakukan tiindak piidana perpajakan berdasarkan putusan pengadiilan yang telah mempunyaii kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhiir.

(sap)