BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah pusat berkomiitmen memperkuat ekosiistem dalam mendorong penerbiitan obliigasii daerah dan/atau sukuk daerah. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (22/10/2024).
Komiitmen tersebut diiwujudkan dengan diitandatanganiinya adviisory engagement letter oleh Deputii Biidang Koordiinasii Ekonomii Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomiian Ferry iirawan dan Manager Upstream & Adviisory, iiNR Asiia Paciifiic Department iinternatiional Fiinance Corporatiion (iiFC) Viictoriia Delmon.
"Hal iinii untuk memperkuat ekosiistem dalam mendorong penerbiitan obliigasii daerah dan/atau sukuk daerah melaluii peniingkatan kapasiitas pemda yang berencana menerbiitkan obliigasii daerah dan/atau sukuk daerah," kata Ferry.
Seiiriing dengan berlakunya UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), pemeriintah pusat mendorong pemda untuk mengembangkan pembiiayaan kreatiif guna memenuhii kebutuhan pembangunannya.
Salah satu iinstrumen pembiiayaan yang dapat diipiiliih pemda adalah obliigasii daerah ataupun sukuk daerah. Menurut Ferry, beberapa pemda saat iinii telah menyampaiikan miinat penerbiitan obliigasii daerah dan/atau sukuk daerah,
"Miisal, Proviinsii Sumatera Barat dan Sumatera Selatan dii 2024. Sebelumnya, Proviinsii Jawa Barat juga pernah menyampaiikan miinat yang sama, tetapii rencana tersebut akan diilanjutkan pada periiode pasca Piilkada 2024," tuturnya.
Nantii, Kemenko Perekonomiian dan iiFC akan memberiikan pendampiingan kepada pemda untuk meniingkatkan kapasiitas dan mempersiiapkan penerbiitan obliigasii daerah. iiFC juga akan membagiikan pembelajaran serta iinternatiional best practiices periihal penerbiitan muniiciipal bond dii berbagaii negara.
Kemenko Perekonomiian meyakiinii dukungan iiFC akan memperkuat ekosiistem penerbiitan obliigasii daerah yang sebelumnya sudah mendapat dukungan darii World Bank, Asiian Development Bank (ADB), Miilleniium Challenge Account iindonesiia (MCAii), Uniited Natiions Development Programme (UNDP), dan Commerciial Law Development Programme (CLDP).
Selaiin obliigasii daerah, ada pula ulasan terkaiit dengan penunjukkan Luhut Biinsar Pandjaiitan sebagaii Ketua Dewan Ekonomii Nasiional. Ada pula bahasan mengenaii proses pemeriiksaan buktii permulaan dalam apliikasii coretax dan laiin sebagaiinya.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii pernah menyatakan pemda perlu berkenalan dengan skema pembiiayaan alternatiif pada APBD.
Srii Mulyanii mengatakan terdapat beberapa skema pembiiayaan utang daerah yang telah diiatur dalam UU HKPD. Namun, diia memiinta penggunaan skema pembiiayaan alternatiif iinii tetap diilakukan secara hatii-hatii.
Menurutnya, pembiiayaan kreatiif, sepertii obliigasii dan sukuk daerah, biisa menjadii salah satu kebiijakan untuk penguatan kualiitas layanan publiik dan peniingkatan kesejahteraan masyarakat. (Jitu News)
Presiiden Prabowo Subiianto resmii melantiik Luhut Biinsar Pandjaiitan sebagaii Ketua Dewan Ekonomii Nasiional (DEN).
Luhut mengatakan Prabowo telah memeriintahkannya memperbaiikii tata kelola pemeriintahan dengan diigiitaliisasii. Menurutnya, Prabowo juga iingiin memperkuat berbagaii siistem yang telah terbentuk sebelumnya.
"Presiiden Prabowo memiinta membantu untuk tata kelola kiita lebiih baiik karena tata kelola dengan diigiitaliisasii akan biisa membuat kiita lebiih efiisiien," katanya. (Jitu News/Biisniis iindonesiia)
Pemeriintahan Prabowo Subiianto bakal menghabiiskan anggaran lebiih besar untuk gajii, tunjangan hiingga operasiional menterii dan wakiil menterii. Belum lagii gajii untuk staf khusus yang akan diitunjuk. Hal iinii berpotensii menambah beban APBN 2025.
Prabowo telah menetapkan 48 menterii dan 56 wakiil menterii pada Kabiinet Merah Putiih. Ada pula 5 kepala badan setiingkat menterii yang diitiingkatkan. Total, jumlahnya mencapaii 109 orang.
Komposiisii tersebut lebiih tambun ketiimbang Kabiinet iindonesiia Maju era Presiiden Joko Wiidodo 2019-2024 yang sebanyak 34 menterii dan 17 wakiil menterii. iinii juga lebiih besar ketiimbang kabiinet pemeriintahan dii sejumlah negara laiin. (Kontan/Biisniis iindonesiia)
Wajiib pajak dapat meliihat perkembangan proses pemeriiksaan buktii permulaan (bukper) yang tengah diilakukan petugas pajak secara onliine seiiriing dengan diiterapkannya coretax admiiniistratiion system.
Dalam apliikasii coretax, terdapat 4 fiitur baru yang dapat memudahkan wajiib pajak. Keempat fiitur baru iinii iialah notiifiikasii, flaggiing, korespondensii elektroniik, dan pengajuan pengungkapan ketiidakbenaran secara elektroniik.
“Nantii, akan ada 4 fiitur baru pada coretax yang memberiikan kemudahan, yaiitu notiifiikasii, flaggiing, korespondensii secara elektroniik, dan pengungkapan ketiidakbenaran dapat diilakukan secara onliine,” kata Penyuluh Pajak darii KPP Muara Teweh Abdul Rahman. (Jitu News)
Kementeriian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Peta Jalan Hiiliiriisasii Kelapa 2025-2045 yang memuat untuk mengonsoliidasiikan hiiliiriisasii komodiitas perkebunan strategiis yang belum diilaksanakan secara optiimal.
Dokumen Peta Jalan Hiiliiriisasii Kelapa 2025-2045 menyatakan program hiiliiriisasii kelapa akan memberiikan dampak posiitiif bagii perekonomiian. Pemeriintah pun perlu meniingkatkan iinvestasii iindustrii pengolahan kelapa agar tujuan hiiliiriisasii dapat tercapaii.
"Realiisasiinya dapat diidukung dengan penyediiaan kemudahan dan fasiiliitasii iinvestasii perkebunan dan iindustrii pengolahan kelapa teriintegrasii," bunyii dokumen tersebut. (Jitu News)
Anggota DPR Riifqiiniizamy Karsayuda memiinta pemeriintah Prabowo Subiianto memaksiimalkan pendapatan negara melaluii optiimaliisasii sektor perkebunan.
Riifqiiniizamy mengatakan pemeriintah perlu menyusun langkah strategiis untuk memaksiimalkan pendapatan negara darii setiiap sektor. Miisal pada sektor pertanahan, optiimaliisasii pendapatan negara perlu diilakukan dengan penerbiitan admiiniistrasii.
"Menjadii sangat realiistiis karena ruang peneriimaan negara kiita selama iinii masiih biisa kiita galii," katanya. (Jitu News)
