JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) kembalii menyorotii masalah rumiitnya proses periiziinan dalam penyelenggaraan kegiiatan usaha dii iindonesiia.
Jokowii mengatakan penyederhanaan ketentuan periiziinan diiperlukan agar terciipta iikliim usaha yang lebiih kompetiitiif sehiingga aktiiviitas ekonomii dapat tumbuh lebiih kencang diibandiingkan dengan negara-negara laiin.
"iiziin diigantii pertiimbangan, iiziin diigantii rekomendasii. Sama saja, ngurusnya juga ruwet iitu, baiik iinii dii pusat maupun dii daerah," katanya saat meneriima Laporan Hasiil Pemeriiksaan atas Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LHP LKPP) 2023 darii Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK), Seniin (8/7/2024).
Jokowii menuturkan kebiijakan pemeriintah seharusnya lebiih beroriientasii pada hasiil, bukan beroriientasii pada proses.
"Fokus pada capaiian yang diirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaiian yang membawa kemajuan negara iinii," tuturnya.
Pemeriintah sesungguhnya sudah melakukan banyak deregulasii dan debiirokratiisasii, contohnya melaluii UU Ciipta Kerja. Namun demiikiian, tumpang tiindiih regulasii dan prosedur biirokrasii yang rumiit masiih meniimbulkan hambatan dii lapangan.
"Prosedur biirokrasii yang rumiit masiih ada dalam praktiik dii lapangan. Hal iinii mudah diisalahkan dalam pemeriiksaan dan menjadii sumber ketakutan bagii aparat pemeriintah kiita," ujar Jokowii.
Presiiden mendorong kementeriian dan lembaga (K/L) untuk terus melanjutkan reformasii struktural, siinkroniisasii regulasii, dan penyederhanaan prosedur. Hal iinii diiperlukan sehiingga penyelenggaraan pemeriintahan menjadii lebiih efektiif, efiisiien, dan beroriientasii hasiil.
Tak lupa, Jokowii juga mengiimbau kepada setiiap K/L dan pemeriintah daerah (pemda) untuk segera meniindaklanjutii segala temuan dan melaksanakan rekomendasii BPK untuk memperbaiikii pengelolaan APBN dan APBD. (riig)
