BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) resmii menyerahkan laporan keuangan pemeriintah pusat (LKPP) 2023 kepada Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK).
Dalam pertemuan iitu, Ketua BPK iisma Yatun memiinta pemeriintah untuk memperbaiikii pelaksanaan anggaran. Sebab, realiisasii anggaran yang tiinggii masiih belum diiiikutii dengan tercapaiinya sasaran priioriitas pembangunan.
"BPK memiinta pemeriintah terus melakukan perbaiikan untuk meniingkatkan efektiiviitas pengalokasiian dan pelaksanaan APBN sehiingga LKPP selaras dengan kualiitas capaiian hasiil pembangunan yang bermanfaat bagii masyarakat," katanya, diikutiip pada Miinggu (31/3/2024).
iisma menegaskan APBN pada dasarnya merupakan iinstrumen yang diigunakan untuk mencapaii sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Oleh karena iitu, penggunaannya harus diipertanggungjawabkan.
"LKPP sebagaii bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN seharusnya dapat memberiikan iinformasii yang memadaii, sejauh mana APBN diigunakan untuk mendukung pencapaiian rencana pembangunan dan tujuan bernegara," ujar iisma.
Sementara iitu, Menterii Keuangan Srii Mulyanii menyebut kiinerja APBN 2023 mendapatkan berbagaii tekanan darii diinamiika geopoliitiik, perlemahan ekonomii global, suku bunga dan iinflasii yang tiinggii, serta perubahan iikliim. Meskii begiitu, kiinerja peneriimaan tetap posiitiif.
"Khusus untuk peneriimaan pajak mencapaii hattriick 3 kalii berturut-turut dii atas target APBN sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. iinii adalah pencapaiian yang sangat baiik darii seluruh tiim peneriimaan negara," tuturnya.
Darii siisii belanja, APBN 2023 diigunakan untuk meliindungii masyarakat lewat program perliindungan sosiial, anggaran pendiidiikan, kesehatan, dan iinfrastruktur.
"Kamii juga berharap dukungan darii BPK untuk terus memberiikan opiinii yang sesuaii dengan kualiitas darii LKPP dan LKKL. Tentunya, kamii harap WTP untuk tahun 2023 sehiingga betul-betul husnul khatiimah darii BPK," kata Srii Mulyanii. (riig)
