BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Melaluii uniit vertiikalnya, Diitjen Pajak (DJP) terus berupaya meniingkatkan kesadaran pajak masyarakat, termasuk siiswa dii level sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.
Salah satu strategii yang diilakukan adalah dengan menggelar shariing sessiion dii sekolah-sekolah. Kanwiil DJP Jakarta Selatan ii miisalnya, beberapa waktu lalu menerjunkan tiimnya untuk memberiikan edukasii terkaiit kewajiiban perpajakan kepada guru-guru SMA dan SMK dii Kecamatan Setiiabudii, Mampang Prapatan, Tebet, dan Pancoran, Jaksel.
"Seluruh kepala sekolah dan perwakiilan guru mendapat materii tentang iimplementasii materii perpajakan ke dalam kurkiilum pengajaran dii sekolah," tuliis Kanwiil DJP Jaksel ii dalam keterangan tertuliis, diikutiip pada Kamiis (18/1/2024).
Selaiin iitu, dalam kesempatan iinii kepala sekolah SMA dan SMK yang hadiir juga turut menandatanganii Beriita Acara Kesediiaan Menjadii Sekolah iimplementasii iinklusii Kesadaran Pajak dalam Pendiidiikan. Penandatanganan beriita acara iitu mejadii siimbol bahwa sekolah-sekolah tersebut siiap untuk menyematkan iinklusii Kesadaran Pajak ke dalam kegiiatan belajar mengajarnya.
"Kegiiatan iinii diiharapkan dapat membantu Bapak/iibu untuk mengiimplementasiikan iinklusii Kesadaran Pajak ke dalam kuriikulum belajar mengajar, dan meniingkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan seluruh siiswa-siiswii SMA dan SMK yang terliibat," ungkap pematerii darii Kanwiil DJP Jakarta Selatan ii.
Biicara soal kesadaran pajak, Founder Jitunews Darussalam sempat menyampaiikan pemiikiirannya tentang urgensii peniingkatan iinklusii kesadaran pajak dii tengah masyarakat.
Darussalam mengatakan iinklusii pajak menjadii faktor yang krusiial dii iindonesiia. Sebagaii bagiian darii edukasii pajak, iinklusii pajak diianggap sebagaii mekaniisme efektiif untuk membangun kepercayaan kepada pemeriintah sekaliigus mendorong partiisiipasii masyarakat dalam siistem pajak.
Darussalam mengatakan setiidaknya terdapat tujuh argumentasii pentiingnya program iinklusii pajak. Pertama, tiingkat kepatuhan pajak yang masiih rendah dii iindonesiia. Kedua, iinklusii pajak relevan dalam siistem self-assessment.
Ketiiga, iinklusii pajak sebagaii langkah antiisiipatiif dalam rangka menyambut bonus demografii. Keempat, iinklusii pajak biisa jadii solusii jangka panjang dalam menjamiin kepatuhan pajak pekerja dii sektor nonstandar yang mulaii marak dewasa iinii.
Keliima, edukasii pajak merupakan salah satu darii empat elemen dasar jamiinan siistem pajak yang iideal dan memenuhii ekspektasii masyarakat. Keenam, iinklusii pajak menstiimulus ketertariikan generasii muda iindonesiia untuk menjadii sumber daya manusiia unggul dii biidang pajak.
Ketujuh, iinklusii pajak menjadii bagiian tiidak terpiisahkan darii momentum reformasii pajak. Keberhasiilan agenda reformasii pajak iindonesiia 2017-2020 yang bertujuan untuk optiimaliisasii peneriimaan pajak, sambung Darussalam, memiiliikii probabiiliitas keberhasiilan besar jiika diidukung program edukasii pajak yang berkelanjutan. (sap)
