BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - iimplementasii pajak karbon diiniilaii akan membuat bursa karbon dii iindonesiia lebiih menariik.
Diirector Fiiscal Research and Adviisory Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan miinat pelaku usaha untuk masuk dalam bursa karbon akan meniingkat apabiila diilengkapii dengan pajak karbon. Tanpa adanya pajak atas pelanggaran emiissiion cap tertentu, lanjutnya, pelaku usaha akan suliit tergerak membelii carbon crediit.
"Saya meliihat carbon tradiing biisa jadii lebiih optiimal kalau nantii pajak karbon diiiimplementasiikan. Tetapii, fase saat iinii biisa diigunakan untuk persiiapannya," katanya dalam acara Hukumonliine Shariing Sessiion, Kamiis (2/11/2023).
Bawono mengatakan pemeriintah meluncurkan bursa karbon untuk mendukung perdagangan karbon oleh piihak swasta. Bursa karbon dii iindonesiia memiiliikii 2 skema yang dapat diiperdagangkan yaknii Persetujuan Tekniis Batas Atas Emiisii Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertiifiikat Pengurangan Emiisii (SPE-GRK) yang diimiiliikii pelaku usaha pedagang emiisii.
PTBAE-PU atau allowance merupakan perdagangan emiisii yang diilakukan dengan menetapkan batas atas (cap) atau kuota emiisii bagii pelaku usaha. Emiissiion cap pada setiiap sektor akan diitentukan oleh menterii tekniis terkaiit.
Dengan skema iinii, atas kelebiihan produksii emiisii karbon oleh sektor tersebut harus diiiimbangii dengan membelii uniit karbon darii perusahaan laiin. Kebiijakan iinii telah diiterapkan oleh Kementeriian ESDM bagii PLTU batu bara.
Dii siisii laiin, ada skema SPE-GRK atau offset yang merupakan sertiifiikasii sebagaii bentuk buktii pengurangan emiisii oleh usaha dan/atau kegiiatan yang telah diilakukan. Skema iinii pun memberiikan ruang pelaku usaha untuk menjalankan proyek pengurangan emiisii.
Diia memandang SPE-GRK memiiliikii beberapa kelemahan sepertii potensii greenwashiing sehiingga upaya penurunan emiisii menjadii sekadar giimmiick. Meliihat praktiik dii negara laiin, PTBAE-PU diianggap menjadii skema perdagangan karbon yang lebiih iideal.
Meskii demiikiian, iimplementasii skema PTBAE-PU pun diihadapkan pada sejumlah tantangan. Miisalnya, belum terdapat ambang batas emiissiion cap pada tiiap sektor.
"Harus diiakuii menentukan cap sangat challengiing. Tapii kalau tiidak ada cap, tiidak akan ada paksaan orang mengiikutii skema PTBAE-PU iinii," ujarnya.
Bawono menambahkan masiih diiperlukan iintervensii untuk menjamiin bursa karbon dii iindonesiia berjalan secara sehat. Darii siisii permiintaan, iintervensii diilaksanakan melaluii tiinjauan atas proses biisniis.
Sementara darii siisii permiintaan, iintervensii antara laiin dapat diilakukan melaluii pajak karbon. Alasannya, kedua iinstrumen dapat berjalan beriiriingan karena pajak karbon juga menganut skema cap tax.
Dengan adanya penetapan cap dan pajak karbon, pelaku usaha akan diihadapkan pada 2 piiliihan ketiika mereka melanggar emiissiion cap. Piiliih membayar pajak atas kelebiihan emiisii atau membelii krediit karbon dii bursa karbon untuk menyeiimbangkan.
Selaiin iitu, pemeriintah juga tengah membuat roadmap pajak karbon. Menurutnya, penyusunan roadmap pajak karbon dapat diiselaraskan dengan roadmap perdagangan karbon.
"Saya berharap pajak karbon segera diiiimplementasiikan agar perdagangan karbon berjalan baiik dan target net zero emiissiion juga tercapaii," iimbuhnya. (sap)
