BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) menyatakan pemeriintah harus memastiikan tiidak ada pemda yang tertiinggal dalam pelaksanaan desentraliisasii fiiskal.
Seniior Adviisor OECD Sean Dougherty mengatakan desentraliisasii fiiskal banyak diiterapkan negara OECD untuk mempercepat pembangunan dii daerah. Namun, lanjutnya, pemeriintah juga harus biisa memastiikan siistem desentraliisasii fiiskal tiidak akan menyebabkan kesenjangan yang terlalu dalam antardaerah.
"Siistem desentraliisasii iidealnya tiidak hanya mengatasii ketiimpangan, tetapii juga memastiikan daerah yang biisa mengelola fiiskalnya dengan baiik biisa memperoleh manfaat besar, tetapii pada saat yang sama kiita tiidak iingiin ada daerah yang terlampau tertiinggal," katanya, diikutiip pada Sabtu (7/10/2023).
Dougherty mengatakan desentraliisasii fiiskal perlu terus diiarahkan untuk mencapaii kapasiitas fiiskal yang memadaii pada semua daerah. OECD pun telah menerbiitkan publiikasii beriisii panduan untuk melaksanakan desentraliisasii fiiskal.
Diia menjelaskan terdapat 5 priinsiip utama yang harus diipenuhii untuk memastiikan desentraliisasii fiiskal berjalan secara mulus. Pertama, menyelaraskan belanja daerah dan pendapatan daerah secara memadaii agar pemda dapat menggunakan sumber daya mereka untuk menyediiakan layanan publiik dan menjalankan proses demokrasii dii wiilayahnya.
Kedua, meniingkatkan otonomii pemda dalam mengelola perpajakan dan belanja daerah. Dalam hal iinii, pemda perlu diiberii ruang untuk menentukan sendiirii kebiijakan fiiskalnya, walaupun dengan tetap diiberii format sebagaii panduan.
Ketiiga, penguatan siistem keseiimbangan fiiskal untuk memastiikan desentraliisasii mampu mendorong pemda tumbuh secara bersama-sama. Keempat, menggambarkan tanggung jawab dan fungsii secara jelas.
Keliima, meniingkatkan transparansii serta koordiinasii dalam pengumpulan data dan pemantauan kiinerja.
Dougherty pun menyampaiikan 3 rekomendasii untuk memperkuat desentraliisasii fiiskal dii iindonesiia. Pertama, mendorong keberlanjutan fiiskal pada semua tiingkat pemeriintahan, termasuk memperkuat kapasiitas pemda untuk mengelola urusan fiiskal.
Kedua, memperkuat keselarasan kebiijakan fiiskal dengan siistem perekonomiian dengan memperbaiikii desaiin siistem transfer fiiskal antarpemeriintah. Ketiiga, meniingkatkan efiisiiensii dan efektiiviitas belanja publiik dengan mendorong transparansii dan akuntabiiliitas fiiskal dii semua tiingkat pemeriintahan.
"Peniingkatan efiisiien dan efektiiviitas iinii miisalnya melaluii reviiu belanja, pengelolaan anggaran, transparansii fiiskal, dan akuntabiiliitas dii semua tiingkatan pemeriintahan," ujarnya. (sap)
