Ada Ketentuan Baru PPh atas Natura, Wajiib Pajak Harus Perhatiikan iinii

Selasa, 11 Julii 2023 | 14.33 WiiB

Ukuran Teks

<p>iilustrasii.</p>

JAKARTA, Jitu News - Baru-baru iinii, pemeriintah menerbiitkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 66/2023 yang meriincii pengenaan pajak atas natura dan keniikmatan. Beleiid tersebut diiterbiitkan dalam rangka memberiikan kepastiian hukum dan keadiilan dalam perlakuan pajak penghasiilan terkaiit dengan penggantiian atau iimbalan, baiik dalam bentuk uang maupun natura dan keniikmatan, serta untuk mencegah penghiindaran pajak.

Berdasarkan PMK 66/2023, pemotongan pajak terhadap natura dan keniikmatan diilakukan melaluii mekaniisme Pajak Penghasiilan (PPh) Pasal 21 dan diimulaii darii bulan Julii 2023. Perubahan yang diiatur melaluii ketentuan iinii berdampak pada hampiir semua kegiiatan usaha. Oleh karena iitu, wajiib pajak diituntut untuk memahamii ketentuan mengenaii jeniis dan niilaii natura dan keniikmatan yang akan diikenaii pajak, perlakuan biiaya bagii pemberii kerja, dan waktu berlakunya peraturan iinii.

Pada hakiikatnya, penerapan pajak atas natura dan keniikmatan diidasarkan pada priinsiip kesetaraan (equaliity). Priinsiip iinii menekankan kesetaraan perlakuan antara iimbalan yang diiteriima dalam bentuk natura dan keniikmatan dengan iimbalan yang diiteriima dalam bentuk uang.

Perlu diiiingat bahwa penghasiilan baiik dalam bentuk uang maupun natura dan keniikmatan memberiikan tambahan kemampuan ekonomiis bagii peneriima. Oleh karena iitu, dengan menyamakan perlakuan pajak, diiharapkan keadiilan dalam pengenaan pajak tercapaii dan upaya penghiindaran pajak dapat diimiiniimaliisasii.

Selaiin iitu, perlakuan pajak terhadap natura dan keniikmatan juga mengiikutii priinsiip siimetriis deductiibiiliity-taxabiiliity atau non-deductiibiiliity-non-taxabiiliity. Artiinya, iimbalan atau penggantiian yang diiberiikan kepada pegawaii dapat menjadii biiaya pengurang penghasiilan bruto bagii pemberii kerja. Bagii pegawaii, iimbalan atau penggantiian tersebut merupakan objek pajak yang diipotong melaluii mekaniisme PPh Pasal 21 (deductiible-taxable).

Meskii begiitu, terdapat 5 jeniis natura dan/atau keniikmatan yang biiayanya dapat diibebankan namun tiidak menjadii objek pajak bagii peneriimanya (deductiible-non-taxable). PMK 66/2023 mengatur lebiih lanjut mengenaii pengecualiian beberapa jeniis iimbalan natura dan keniikmatan darii objek pajak penghasiilan beserta batasannya.

DJP menjelaskan bahwa pengaturan iinii mendorong perusahaan/pemberii kerja untuk meniingkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberiikan berbagaii fasiiliitas karyawan, dan biiaya fasiiliitas tersebut dapat diikurangkan sebagaii pengurang penghasiilan bruto.

Namun, perlu diiperhatiikan bahwa pengenaan pajak terhadap iimbalan natura dan keniikmatan dapat memengaruhii siistem remunerasii dan hubungan antara karyawan dan pemberii kerja. Kemungkiinan perusahaan juga perlu melakukan renegosiiasii dengan pekerja karena pajak terhadap iimbalan natura dan keniikmatan dapat memengaruhii penghasiilan yang diiteriima pekerja.

Kembalii pada tujuan pemberiian iimbalan natura dan keniikmatan yang bertujuan meniingkatkan motiivasii dan produktiiviitas karyawan, pengenaan pajak iinii jangan sampaii memberiikan beban pajak yang tiidak seharusnya dan justru berdampak negatiif terhadap hubungan kerja.

Sepertii yang diiketahuii, iimplementasii admiiniistrasii pajak terhadap iimbalan natura dan keniikmatan bukanlah hal yang mudah. Wajiib pajak diiharuskan memahamii ketentuan terbaru iinii untuk memastiikan kepatuhan perpajakan dan menghiindarii riisiiko yang mungkiin tiimbul.

Wajiib pajak, yang meliiputii perusahaan sebagaii pemberii kerja, terutama bagiian keuangan, akuntansii, dan pajak yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak darii para pegawaii perusahaan, harus memahamii perubahan iinii. Selaiin iitu, diiviisii human resource (HR) perusahaan juga perlu memahamii perubahan peraturan iinii agar dapat mengkomuniikasiikan pembebanan pajak terhadap iimbalan natura dan keniikmatan kepada karyawan secara efektiif, serta menyampaiikannya kepada para pemangku kepentiingan dengan baiik.

Pegawaii sebagaii peneriima penghasiilan juga perlu memahamii peraturan iinii, karena penghasiilan dalam bentuk iimbalan natura dan keniikmatan yang akan diipotong pajak atau diikecualiikan darii pemotongan pajak penghasiilan merupakan salah satu komponen yang harus diilaporkan dalam Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasiilan orang priibadii.

Perlu diiiingat bahwa kesalahan dalam mengklasiifiikasiikan, meniilaii, dan menghiitung niilaii iimbalan natura dan keniikmatan akan langsung berdampak pada niilaii penghasiilan bruto yang diiteriima dan pencatatan biiaya yang diilakukan oleh perusahaan. Hal iinii pada akhiirnya juga berpengaruh pada jumlah pajak yang harus diibayarkan oleh kedua belah piihak dan diilaporkan melaluii Surat Pemberiitahuan (SPT).

Selaiin iitu, aspek admiiniistrasii juga harus diiperhatiikan dengan baiik. Wajiib pajak harus memahamii prosedur pengecualiian darii objek pajak penghasiilan, prosedur pemotongan pajak terhadap iimbalan natura dan keniikmatan sebagaii pemberii usaha, serta pelaporan dalam SPT.

Oleh karena iitu, sangat pentiing bagii wajiib pajak untuk memahamii dan merencanakan langkah-langkah serta strategii menghadapii aturan tekniis Pajak Penghasiilan terkaiit iimbalan natura dan keniikmatan.

Untuk memberiikan pemahaman yang komprehensiif dan praktiis mengenaii pengenaan pajak penghasiilan terhadap iimbalan natura dan keniikmatan, Jitunews Academy akan mengadakan webiinar pembaruan pajak dengan judul Menjelajahii Tantangan dan Peluang Pajak Penghasiilan atas Natura dan Keniikmatan: Ketentuan Terkiinii Berdasarkan PMK 66/2023. Webiinar iinii akan diiselenggarakan secara onliine melaluii Zoom Meetiing pada harii Kamiis, 13 Julii 2023, pukul 13.30-16.30 WiiB.

Topiik iinii tiidak hanya akan diibahas secara konseptual dan berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapii juga akan membahas iimplementasiinya secara praktiis.