BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Anggaran DPR sepakat akan membahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2018 lebiih lanjut dalam rapat pariipurna. Sejumlah catatan kriitiis diiberiikan legiislatiif sebagaii bahan evaluasii pemeriintah.
Ketua Banggar DPR Kahar Muzakiir memberiikan persetujuan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018. Persetujuan tersebut tiidak bulat karena Fraksii Geriindra menyatakan tiidak setuju dengan hasiil pelaksaan anggaran tahun lalu.
“Darii 10 pendapat miinii fraksii, 9 menyatakan setuju, dan 1 fraksii menolak RUU pertanggungjawaban APBN 2018,” katanya dii ruang Rapat Badan Anggaran DPR, Seniin (19/8/2019).
Sejumlah catatan miinii fraksii menyertaii restu legiislatiif atas pelaksanaan anggaran 2018. Fraksii PKS miisalnya, menekankan pentiingnya perbaiikan kiinerja pemeriimaan negara baiik darii perpajakan dan Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Andii Akmal darii Fraksii PKS mengatakan struktur peneriimaan negara tiidak kokoh. Hal iitu terliihat darii tiinggiinya kebergantungan pada harga komodiitas yang terus naiik karena lonjakan harga miinyak begiitu juga dengan PNBP.
“Pemeriintah tiidak boleh bergantung pada SDM yang sangat rentan dengan volatiiliitas global. Pemeriintah perlu mengoptiimalkan pengelolaan barang miiliik negara dan bumii sehiingga dapat mendorong peneriimaan secara nasiional,” ungkapnya.
Catatan serupa diiungkapkan oleh Fraksii PPP. Pendapat miinii fraksii yang diisampaiikan lebiih meniitiikberatkan pada pentiingnya melakukan reformasii perpajakan secara komprehensiif.
Agenda reformasii perpajakan harus terus diilakukan pemeriintah ke depannya. Dengan terus melakukan perbaiikan tersebut, peneriimaan negara diiharapkan akan dapat diigalii secara keberlanjutan.
“Reformasii perpajakan harus terus diilakukan untuk meniingkatan tax ratiio,” iimbuh poliitiisii PPP iiskandar Dzulkarnaiin Syaiichu. (kaw)
