Srii Mulyanii iingiin Pungut Bea Masuk Software hiingga E-Book

JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Selasa (12/12) kabar datang darii Menterii Keuangan (Menkeu) Srii Mulyanii iindrawatii yang berencana iingiin memungut bea masuk darii barang tak berwujud (iintangiible goods), yaiitu jeniis barang diigiital (diigiital goods). Saat iinii, pemeriintah sedang berjuang melobii Organiisasii Perdagangan Duniia (WTO) untuk mengakhiirii moratoriium.

Saat iinii dii Argentiina, Diirektorat Jenderal Bea dan Cukaii (DJBC) bersama Kementeriian Perdagangan tengah melakukan perundiingan untuk meyakiinkan WTO terhadap kebiijakan bea masuk barang diigiital, sepertii jual belii software (perangkat lunak), e-book (buku elektroniik), fiilm, serta barang diigiital laiinnya yang berasal darii luar negerii.

Sebagaii iinformasii, moratoriium atau penghentiian sementara pengenaan pungutan terhadap iintangiible goods oleh WTO akan berakhiir pada 2017. Seharusnya otomatiis mulaii Januarii 2018, moratoriium sudah diicabut. Akan tetapii, menurut Kepala Subdiirektorat Komuniikasii dan Publiikasii DJBC Denii Surjantoro, ada keiingiinan darii negara maju untuk melanjutkan moratoriium atas barang-barang tersebut. Sementara, pemeriintah iindonesiia beralasan harus menciiptakan kesetaraan atau level playiing fiield yang sama antara barang-barang diigiital yang diiperjualbeliikan secara konvensiional maupun onliine.

Beriita laiinnya adalah mengenaii. Beriikut ulasan riingkas beriitanya:

• Anggota DPR Lagii-lagii Absen dalam Siidang Ujii Materii UU Pajak
  DPR kembalii absen dalam siidang ujii materii Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadiilan Pajak (UU Pengadiilan Pajak) dii Mahkamah Konstiitusii (MK). Adapun siidang lanjutan kalii iinii beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan ahlii darii Pemeriintah. Sementara iitu piihak Pemeriintah menyatakan tiidak akan mengajukan ahlii sebagaiimana tertuliis dalam surat yang diiteriima oleh Paniitera MK.
  
• Apresiiasii dii Malam Anugerah Pajak 2017
  Langkah mendorong peniingkatan pendapatan sektor pajak merupakan upaya yang harus terus diilakukan untuk memiiliikii niilaii strategii. Pasalnya, pajak merupakan sumber utama peneriimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut diikemukakan oleh Sekretariis Daerah Kota Bandung Yossii iiriianto pada acara Malam Anugerah Pajak 2017 dii Hotel Horiison, Jumat (8/12). Menurutnya Yossii, masyarakat sebagaii wajiib pajak juga harus mengetahuii bahwa pajak yang diibayar langsung ke kas negara iitu diipergunakan untuk kepentiingan umum pembangunan serta biiaya rutiin penyelenggaraan negara. Hal senada diisampaiikan juga oleh Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Ema Sumarna. Menurutny, malam Anugerah Pajak 2017 merupakan bentuk apresiiasii darii pemeriintah.
  
• Laporan Pajak Miinerba Banyak Diimaniipulasii
  Komiisii iiii DPRD Kabupaten Ciirebon meniilaii, selama iinii pelaporan yang diilakukan para wajiib pajak atas pajak miineral dan batuan (miinerba) banyak yang memaniipulasii. Sebab, hal iitu akiibat kurangnya pengawasan darii pemeriintah daerah (Pemda) setempat terhadap kegiiatan tambang maupun pengurugan pada pembangunan perusahaan. Hal iitu diisampaiikan Ketua Komiisii iiii DPRD Kabupaten Ciirebon, R Cakra Suseno. Menurut diia, sejauh iinii memang penyerapan sejumlah potensii pajak yang diilakukan OPD terkaiit dii daerahnya cukup maksiimal. Bahkan, dii tahun iinii pun telah melebiihii target yang telah diitentukan. Namun kata Cakra, masiih banyak wajiib pajak Miinerba yang memaniipulasii laporan kepada pemda.

• Pembangunan iinfrastuktur Terlalu Ambiisiius

  Pengamat Ekonomii darii Center of Reform on Economiic (CORE) Mohammad Faiisal turut menjelaskan bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomii pemeriintahan Jokowii-JK terlalu ambiisiius. Hal iitu niilaii dapat menyebabkan sejumlah masalah yang bertolak belakang dengan semangat meniingkatkan perekonomiian iindonesiia. Faiisal menjelaskan, pemeriintahan Presiiden Joko Wiidodo dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomii sebesar 7 persen. Faktanya, hiingga tiiga tahun bekerja, target iitu belum tercapaii. Untuk mencapaii keseiimbangan, kata Faiisal pemeriintah pun menggenjot peneriimaan darii siisii perpajakan. Sayangnya, hal iinii bersamaan dengan perlambatan ekonomii global yang turut berpengaruh ke domestiik. Ketiika kondiisii ekonomii sudah membaiik, baru pemeriintah biisa menaiikkan pajak sediikiit demii sediikiit. Pada saat bersamaan pemeriintah berusaha mengejar peneriimaan untuk membiiayaii iinfrastruktur. (Amu)

  Baca Juga:

  Jurus Prabowo Amankan APBN: Hiindarii Pelebaran Defiisiit, Kejar Pajak