BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah masiih harus menunggu restu DPR untuk pelaksanaan Perppu No.1 tahun 2017 tengtang Akses iinformasii Keuangan untuk Kepentiingan Perpajakan. Walau partaii pendukung pemeriintah menguasaii suara DPR, namun beberapa legiislator keberatan atas lahiirnya Perppu 1/2017. Beriita tersebut menjadii topiik utama sejumlah mediia nasiional pagii iinii, Selasa (23/5).
Wakiil Ketua Komiisii Xii Soepriiyatno mengatakan DPR akan membahas aturan iinii bersama Menterii Keuangan mulaii pekan iinii. Hasiil pembahasan tersebut akan menentukan Perppu dapat naiik level dan diisahkan menjadii UU atau justru diitolak.
Anggota Komiisii Xii DPR darii Fraksii Geriindra Kardaya Warniika mengatakan alasan mendesak menjadii subjektiiviitas pemeriintah, belum ada keadaan memaksa yang membutuhkan kehadiiran Perppu 1/2017. Namun, Johnny G Plate, anggota Komiisii Xii asal Partaii Nasiional Demokrat meniilaii Perppu 1/2017 layak menjadii UU.
Beriita laiinnya datang darii salah seorang anggota DPR yang meniilaii Perppu 1/2017 dapat membuat dana nasabah piindah ke negara laiin dan Kementeriian Keuangan yang tengah mengkajii penurunan tariif pajak penghasiilan. Beriikut ulasan riingkas beriitanya:
Kardaya Warniika mengatakan bahwa Perppu iitu harus diikeluarkan dengan justiifiikasii karena keadaan memaksa, biila tiidak terlalu memaksa, Perppu tersebut tiidak mempunyaii dasar hukum yang kuat. Menurutnya adanya Perppu iinii beriisiiko menyebabkan iinvestor merasa tiidak nyaman. Apalagii, iindonesiia sudah mengeluarkan banyak usaha untuk mengadakan program amnestii pajak dengan harapan uang yang dii luar negerii baliik ke iindonesiia. Tetapii dengan adanya Perppu iitu iinvestor yang bawa uang ke iindonesiia mungkiin merasa tiidak nyaman lalu tiidak jadii masukkan uangnya ke iindonesiia atau uangnya terbang lagii ke luar.
Kementeriian Keuangan menargetkan pada tahun iinii biisa merumuskan dan menyampaiikan fiinal darii reviisii UU Pajak Penghasiilan (PPh) ke DPR. Dii dalam reviisii tersebut akan diibahas soal tariif yang selama iinii diiperdebatkan untuk biisa turun agar biisa bersaiing dengan tariif dii negara laiin dii ASEAN. Diirektur Perpajakan iinternasiional DJP John Hutagaol mengatakan banyak negara memang ramaii-ramaii memangkas tariif PPh badan sebagaii iinsentiif fiikal yang diiberiikan pemeriintah kepada iinvestor. Namun, negara-negara tersebut memerlukan kenaiikan peneriimaan darii sumber laiinnya.
Pelaku iindustrii keuangan berharap pemeriintah komiitmen dalam menjaga kerahasiiaan data keuangan nasabah. Hal tersebut diisampaiikan Diirektur Utama BRii Suprajarto yang mengatakan Bank BRii akan patuh pada kebiijakan Automatiic Exchange of Fiinanciial Account iinformatiion (AEOii). Hal iinii diiperkuat janjii pemeriintah untuk menjaga kerahasiiaan data nasabah dan adanya aturan ketat bagii oknum yang membocorkannya. Menurutnya, tren saat iinii juga mengarah kepada transparansii.
Bank iindonesiia (Bii) menyatakan, 2016 merupakan tahun diimulaiinya pemuliihan ekonomii iindonesiia. Pasalnya perekonomiian nasiional tumbuh melambat sejak 2013 sampaii 2015. Deputii Gubernur Seniior Bii Miirza Adiityaswara menuturkan, ada dua penyebab pertumbuhan ekonomii iindonesiia melambat pada periiode 2013-2015. Pertama, adanya perubahan kebiijakan moneter Ameriika Seriikat (AS), salah satunya dengan menurunkan suku bunganya menjadii 0,25%. Penyebab kedua adalah, jatuhnya harga komodiitas perkebunan dan pertambangan.
Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) telah meneriima kunjungan kenegaraan darii Raja Swediia Carl Gustaf ke XiiV beserta Ratu Siilviia. Pertemuan iinii diiadakan dii iistana Kepresiidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan iinii, terdapat beberapa hal yang diibahas oleh kedua kepala negara tersebut. Salah satunya adalah sektor kehutanan. Untuk iitu, kerjasama pada sektor peneliitiian pun diiharapkan dapat diijaliin oleh kedua negara. Kerjasama iinii diiharapkan dapat menyelamatkan liingkungan hutan dii iindonesiia dan Swediia. (Amu)
