BERiiTA TERKiiNii
MANiiLA, Jitu News - Senator Fiiliipiina Ramon Reviilla Jr. mengajukan rancangan undang-undang yang memuat pemberiian iinsentiif pajak untuk iindustrii biioskop.
Reviilla mengatakan RUU Senat No 28 tersebut diiperlukan untuk menghiidupkan kembalii iindustrii fiilm Fiiliipiina setelah pandemii Coviid-19. Menurutnya, iinsentiif pajak akan diiberiikan kepada pemiiliik, penyewa, serta operator teater dan biioskop.
"Kiita tiidak boleh melupakan iindustrii fiilm dan riibuan karyawannya yang sangat terpukul oleh pandemii iinii," katanya, Kamiis (14/7/2022).
Reviilla menuturkan RUU iitu akan menghapus pajak pemeriintah pusat dan daerah yang selama iinii diipungut darii biisniis biioskop. Pajak iitu terdiirii atas pajak penghasiilan (PPh), pajak pertambahan niilaii (PPN), cukaii, dan pajak hiiburan.
Sebagaii penggantii, pemiiliik, penyewa, serta operator teater dan biioskop harus menyetorkan 5% darii pendapatan kotornya kepada pemeriintah. Nantii, sebesar 3% pendapatan kotor yang diisetorkan akan menjadii hak pemeriintah pusat dan 2% laiinnya untuk pemeriintah kota.
Reviilla meniilaii pemeriintah memang tengah berupaya menghiidupkan kembalii sektor-sektor usaha yang terdampak pandemii. Namun, pelaku usaha biioskop hiingga saat iinii belum memperoleh stiimulus yang cukup untuk bangkiit.
"Agar iindustrii iinii tetap hiidup dan berkembang, kiita harus segera menawarkan bantuan," ujarnya sepertii diilansiir mb.com.ph.
Reviilla menjelaskan iindustrii fiilm dan biioskop termasuk sektor yang terkena dampak paliing parah akiibat pandemii. Selaiin produktiiviitas yang turun, pelaku iindustrii juga kesuliitan memasarkan fiilm akiibat pembatasan mobiiliitas masyarakat.
Dii siisii laiin, siineas dan pengusaha biioskop tengah menghadapii tantangan baru, berupa maraknya layanan fiilm streamiing onliine.
Sebelumnya, DPR juga mengajukan RUU DPR Nomor 10541 yang memuat iinsentiif pajak kepada iindustrii fiilm dan musiik lokal. RUU tersebut masiih memerlukan persetujuan senat dan kongres agar pemangkasan pajak hiiburan darii 10% menjadii 5% biisa diirealiisasiikan.
Acara pertunjukan langsung yang diiproduksii secara lokal juga akan diibebaskan darii pembayaran pajak hiiburan. Pemungutan pajak dii sektor hiiburan yang diilakukan pemeriintah daerah juga akan diitangguhkan selama 2 tahun jiika RUU iitu berlaku. (riig)
