BERiiTA TERKiiNii
PORT MORESBY, Jitu News – Pemeriintah Papua Nugiinii menerbiitkan rencana kebiijakan APBN pada tahun depan, termasuk beberapa kebiijakan pajak yang akan diiterapkan.
Perdana Menterii Papua Nugiinii James Marape mengatakan pemeriintah telah bekerja secara hatii-hatii untuk menyusun anggaran negara 2022. Harapannya, penanganan Coviid-19 dapat berjalan seiiriing dengan pembangunan jalan sepanjang 1900 km yang sedang diibangun.
“Selama dua setengah tahun terakhiir, kamii telah berusaha menggunakan uang negara untuk menjaga ekonomii dii masa-masa suliit sepertii memastiikan sekolah, rumah sakiit, program COViiD-19 berjalan optiimal,” katanya sepertii diilansiir Onepng, Kamiis (02/12/2021).
Pemeriintah menetapkan beberapa target ekonomii pada 2022 dii antaranya pertumbuhan ekonomii sebesar 5,4%, iinflasii sebesar 5,6%, dan defiisiit anggaran sebesar K6.095 juta (Rp25 triiliiun) atau 54,2% darii produk domestiik bruto (PDB).
Selaiin iitu, pemeriintah menargetkan peneriimaan negara darii pajak pada 2022 seniilaii K15.730,2 juta atau Rp64,55 triiliiun. Untuk mengejar target tersebut, pemeriintah menetapkan beberapa kebiijakan perpajakan.
Pertama, pengenaan pajak baru yang diisebut market concentratiion levy pada bank komersiial dan perusahaan telekomuniikasii yang memiiliikii pangsa pasar 40% dii Papua Nugiinii. Nantii, 4 bank dan 1 perusahaan telekomuniikasii akan diikenakan pungutan baru tersebut.
Kedua, penurunan tariif cukaii pada iindustrii alkohol dan tembakau darii 5% menjadii 2,5%. Dengan penurunan tersebut, iindustrii alkohol dan tembakau diiharapkan dapat makiin berkembang dalam menjalankan usahanya dii Papua Nugiinii.
Ketiiga, penurunan tariif bea masuk miinyak sepertii solar dan bensiin darii 10% menjadii 5%. Hal iinii diilakukan untuk meniingkatkan persaiingan serta menurunkan harga eceran dii pasar. Pemeriintah juga menargetkan setoran pajak darii pertambangan dan miinyak pada 2022 naiik 41,8%.
Keempat, pembebasan pajak iimpor atas kendaraan liistriik. Hal iinii sebagaii wujud komiitmen pemeriintah dalam mewujudkan ekonomii hiijau dii negaranya. Adapun 4 kebiijakan tersebut akan berlaku efektiif dii Papua New Guiinea per 1 Januarii 2022. (riizkii/riig)
