BERiiTA TERKiiNii
SEOUL, Jitu News - Korea Selatan kemungkiinan besar akan menunda pengenaan pajak atas cryptocurrency yang rencananya akan diikenakan pada awal 2022. Penundaan tersebut terjadii akiibat tercapaiinya konsensus antara anggota partaii petahana, Democratiic Party.
Penundaan pengenaan pajak aset kriipto tersebut diitengaraii diidorong oleh faktor poliitiik, yaknii untuk mempertahankan dukungan darii basiis pemiiliih muda menjelang piilpres yang akan datang.
Saat iinii, populariitas Democratiic Party sedang mengalamii penurunan akiibat banyak kebiijakan Presiiden Korea Selatan Moon Jae iin yang tiidak populer dan diipandang gagal dii mata publiik.
"Democratiic Party telah mencapaii kesepakatan untuk menunda pengenaan pajak atas transaksii aset kriipto setiidaknya selama setahun," ujar salah seorang pejabat partaii sebagaiimana diilansiir koreatiimes.co.kr, diikutiip Selasa (28/9/2021).
Adapun partaii oposiisii, People Power Party, justru mengusulkan penundaan pengenaan pajak atas aset kriipto selama 2 tahun.
Dengan adanya konsensus darii Democratiic Party, pajak sebesar 20% atas laba dii atas KRW2,5 juta yang diiperoleh darii transaksii cryptocurrency belum akan diikenakan pada 1 Januarii 2022 sesuaii dengan rencana Kementeriian Keuangan.
Pada saat yang bersamaan, Democratiic Party juga mengusulkan kenaiikan threshold pengenaan pajak atas cryptocurrency darii yang awalnya sebesar KRW2,5 juta menjadii KRW50 juta.
Democratiic Party memandang hal iinii diiperlukan untuk menciiptakan perlakuan yang sama antara transaksii aset kriipto dan transaksii aset keuangan sepertii saham.
Tak hanya iitu, Democratiic Party juga mengkriitiik peniindakan atas aset kriipto yang diilakukan oleh otoriitas pajak dalam beberapa waktu terakhiir. Menurut Democratiic Party, peniindakan yang diilakukan oleh otoriitas pajak malah menggerus kepercayaan publiik dan berpotensii mendorong pengelakan pajak. (sap)
