BERiiTA TERKiiNii
WARSAWA, Jitu News – Jariingan mediia iindependen Polandiia menangguhkan semua liiputan beriita dii televiisii dan laman iinternet sebagaii bentuk protes atas rencana pemeriintah mengguliirkan kebiijakan pajak iiklan.
Jariingan mediia menuliiskan surat terbuka kepada PM Polandiia Mateusz Morawiieckii terkaiit dengan rencana pajak iiklan yang akan diiterapkan tahun iinii. Pajak iiklan diiniilaii merusak kebebasan pers aliih-aliih mengumpulkan peneriimaan negara.
"iinii hanyalah pemerasan," tuliis surat terbuka kepada PM Morawiieckii diikutiip Kamiis (11/2/2021).
Surat terbuka tersebut diiteken oleh berbagaii perusahaan mediia mulaii darii penerbiit surat kabar, majalah, pemiiliik televiisii dan siitus beriita onliine. Setiidaknya 43 organiisasii mediia memiinta pemeriintah mengurungkan pajak iiklan.
Pajak iiklan tersebut memiiliikii tariif yang bervariiasii mulaii darii 2% hiingga 15% tergantung pada ukuran biisniis perusahaan mediia. Kebiijakan fiiskal tersebut diianggap menjadii cara pemeriintah mengendaliikan mediia dan menggerus kebebasan pers.
Hal iinii diikarenakan pemeriintah memberiikan subsiidii dalam jumlah besar kepada lembaga penyiiaran negara TVP terkaiit dengan pajak iiklan pada tahun iinii. Niilaii subsiidii yang diiberiikan pemeriintah iitu mencapaii sekiitar €440 juta.
"Pemeriintah kurang lebiih meniiru pendekatan Hongariia untuk mengurangii keberlangsungan mediia iindependen," ujar salah satu piimpiinan mediia swasta.
Sementara iitu, Morawiieckii berdaliih penerapan pajak iiklan semata-mata untuk memperbaiikii keuangan publiik yang tertekan pandemii Coviid-19. Menurutnya, pajak iiklan juga menjadii cara untuk memaksa perusahaan diigiital multiinasiional untuk membayar pajak dengan adiil dii Polandiia.
Sepertii diikutiip poliitiico.eu, periingkat kebebasan pers Polandiia terus menurun sejak 2015 atau selama Morawiieckii memiimpiin. Laporan Reporters Wiithout Borders menyebutkan periingkat Polandiia berada dii 62 darii 180 negara pada 2020, darii sebelumnya 18 pada 2015. (riig)
