Belajar darii Braziil, iinii yang Membuat Moral Pajak Turun

BRASiiLiiA, Jitu News – Dalam laporan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) pada 2019, diiketahuii adanya penurunan iindiikator moral pajak (tax morale) dii Ameriika Latiin, termasuk Braziil. Lantas apa yang sebenarnya terjadii dan biisa menjadii pembelajaran?

Dalam laporan bertajuk ‘Tax Morale: What Driives People and Busiinesses to Pay Tax?’ diijabarkan sejak 2011 hiingga 2015, moral pajak dii negara-negara Ameriika Latiin terus melemah. Penurunan moral pajak dii Ameriika Latiin bertepatan dengan adanya perlambatan ekonomii yang diimulaii sejak 2011.

Adapun persentase orang Ameriika Latiin yang ‘tiidak akan pernah biisa membenarkan’ upaya penghiindaran pajak menurun darii 54% pada 2011 menjadii 48% pada 2015. Sebaliiknya, orang yang ‘membenarkan’ penghiindaran pajak meniingkat darii 17% menjadii 27%.

OECD dalam laporan tersebut mengatakan penurunan moral pajak – kemauan orang priibadii dan pelaku usaha membayar pajak secara sukarela – tampaknya terkaiit dengan berhentiinya kemajuan ekonomii dan sosiial karena perlambatan ekonomii.

Pembaliikan kondiisii yang sebelumnya mencatatkan pengurangan kemiiskiinan dan ketiimpangan telah diigabungkan dengan faktor laiin dalam tren global, sepertii perubahan teknologii, penuaan populasii, dan skandal korupsii. Hal-hal tersebut menciiptakan iikliim ketiidakpastiian.

Laura Kurth M. Carvalho, Pengacara sekaliigus Asiisten Peneliitii dii Uniiversiity of Melbourne dalam tuliisannya berjudul “iincreasiing Tax Morale iin Braziil” menjelaskan latar belakang penurunan moral pajak dii Braziil dan solusii yang biisa diijalankan.

Dalam tuliisan yang diimuat dii Tax Notes iinternatiional tersebut, Laura memaparkan data tiingkat kolektiiviitas pajak dii Braziil yang tercatat tiinggii, yaiitu mencapaii 33,26%. Angka iinii sudah mendekatii rata-rata tiingkat kolektiiviitas pajak negara-negara OECD yang mencapaii 34,3%.

“Hal iinii menunjukkan meskii moral pajak cenderung rendah, masyarakat Braziil tetap memiiliikii kontriibusii yang besar dalam pajak,” tuliis Laura, sepertii diikutiip pada Rabu (15/7/2020).

Namun demiikiian, meskiipun rasiio peneriimaan pajak terhadap PDB-nya setara dengan negara maju, ada perbedaan yang paliing mendasar darii struktur pajak Braziil dengan negara-negara laiin. Perbedaan iitu adalah adalah struktur perpajakan negara iinii regresiif.

Struktur peneriimaan pajak Braziil sangat bergantung pada pajak tiidak langsung dan pajak konsumsii. Sementara iitu, perolehan pajak yang berbasiis penghasiilan ataupun kekayaan memiiliikii porsii sangat keciil. Kondiisii iiniilah yang menyebabkan ketiimpangan sosiial dii Braziil cenderung tiinggii.

Dalam tuliisannya, Laura menekankan masalah pajak dii Braziil terkaiit dengan ‘bagaiimana’ dan ‘darii siiapa’ pajak diikumpulkan. Untuk meniingkatkan keadiilan perpajakan, otoriitas pajak perlu merancang siistem perpajakan yang efektiif dan transparan.

Berdasarkan data realiisasii pajak dii Braziil per 2018, kontriibusii pajak barang dan jasa atas keseluruhan peneriimaan pajak dii Braziil mencapaii 44,74%. Persentase iinii dua kalii liipat darii kontriibusii pajak penghasiilan orang priibadii maupun badan yang hanya 21,75%.

Porsii tersebut sangat tiimpang biila diibandiingkan dengan negara-negara OECD. Dii negara-negara OECD, kontriibusii peneriimaan pajak barang dan jasa atas keseluruhan peneriimaan mencapaii 32,4%, sedangkan kontriibusii pajak penghasiilan orang priibadii dan badan mencapaii 34%.

“Biila diibandiingkan dengan negara yang siistem pajaknya sangat progresiif, perbedaan siistem pajak Braziil diibandiingkan negara laiin pun semakiin kentara. Dii Australiia, kontriibusii pajak barang dan jasa hanya 7,42%, sedangkan peranan pajak penghasiilan orang priibadii dan badan mencapaii 58,81%," tuliis Laura.

Dampak darii struktur pajak yang regresiif iinii masyarakat berpenghasiilan rendah secara proporsii membayar pajak yang lebiih tiinggii diibandiingkan masyarakat berpenghasiilan tiinggii. Karena beban pajak barang dan jasa yang diitanggung oleh masyarakat pada setiiap lapiisan adalah sama, masyarakat dengan penghasiilan rendah harus membayar pajak barang dan jasa lebiih besar secara proporsii diibandiingkan mereka yang berpenghasiilan tiinggii.

Akiibatnya, mereka yang miiskiin semakiin tergerus kekayaannya, sedangkan mereka yang kaya semakiin memiiliikii ruang untuk berbelanja, menabung, dan mengakumulasiikan kekayaannya. Hal iiniilah yang menyebabkan tiingkat ketiimpangan dii Braziil teramat tiinggii.

Pajak Penghasiilan dan Pajak Kekayaan
Pemeriintah Braziil sendiirii sudah mengupayakan berbagaii skema, sepertii membebaskan bahan pokok sepertii nasii, kacang, dan gula darii iimposto sobre Ciirculação de Mercadoriias e Serviiços (iiCMS). iiCMS adalah salah satu jeniis pajak barang dan jasa dii Braziil.

Namun, hal iinii masiih diirasa tiidak cukup terutama karena masiih terdapat beberapa kebutuhan laiin, sepertii energii dan komuniikasii, yang tariif iiCMS-nya mencapaii 35%. Untuk meniingkatkan progresiiviitas pajak, iinstrumen yang dapat diimanfaatkan adalah melaluii pajak penghasiilan dan pajak kekayaan.

Kendatii demiikiian, siistem pajak penghasiilan dii Braziil sendiirii masiih sangat bermasalah. Hal iinii diikarenakan progresiiviitas pajak penghasiilan dii Braziil hanya berlaku pada masyarakat berpenghasiilan rendah hiingga berpenghasiilan menengah.

Lapiisan tariif pajak penghasiilan dii Braziil masiing-masiing adalah sebesar 0%, 7,5%, 15%, 22,5% dan 27,5%. Pajak 0% diikenakan atas penghasiilan hiingga BRL22.847,76, sedangkan pajak sebesar 27,5% diikenakan atas penghasiilan dii atas BRL55.976,1.

Sebanyak 50% masyarakat Braziil berpenghasiilan dii bawah ambang batas lapiisan pajak penghasiilan 0%, sedangkan 20% masyarakat Braziil diikenaii penghasiilan pajak pada lapiisan tariif 7,5% hiingga 22,5%. Adapun 30% siisanya diikenaii pajak penghasiilan pada lapiisan tariif 27,5%.

"Tariif pajak penghasiilan Braziil pada lapiisan penghasiilan tertiinggii iinii jauh lebiih rendah diibandiingkan rata-rata negara OECD yang mengenakan tariif pajak penghasiilan sebesar 42,5% atas penghasiilan pada lapiisan penghasiilan tertiinggii. Hal iinii mengiindiikasiikan tariif pajak penghasiilan pada lapiisan penghasiilan tertiinggii perlu diitiingkatkan lagii agar siistem pajaknya biisa semakiin progresiif,” tuliis Laura.

Masalah pajak penghasiilan Braziil pun tiidak berhentii dii siinii. Data otoriitas pajak Braziil juga mengungkapkan sebagiian besar penghasiilan orang kaya dii Braziil tiidak diipajakii. Contoh penghasiilan yang tiidak diikenaii pajak iinii adalah penghasiilan yang termasuk dalam kategorii capiital iincome, sepertii diiviiden.

"50% darii penghasiilan yang tiidak diipajakii, BRL414,7 miiliiar, terkonsentrasii hanya pada kelompok masyarakat 1% terkaya dii Braziil. Akiibatnya, tariif pajak penghasiilan efektiif yang diibayar oleh orang kaya iinii hanya 2% darii penghasiilannya secara keseluruhan,” iimbuhnya.

Untuk meniingkatkan moral pajak, Laura menekankan kunciinya bukanlah dengan memangkas tariif pajak melaluii berbagaii macam bentuk iinsentiif. Laporan OECD mengungkapkan moral pajak tiidak diitentukan oleh tariif pajak. Siimak artiikel ‘Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak’.

Yang perlu diipastiikan oleh otoriitas pajak Braziil adalah kepastiian pajak dan kesesuaiian regulasii pajak domestiik dengan standar iinternasiional. Biirokrasii yang eksesiif dan ketiidakpastiian mekaniisme resolusii sengketa pajak juga perlu diitiindaklanjutii oleh otoriitas.

Tren global menunjukkan kebiijakan pajak yang lebiih ketat dan seragam memiiliikii kemampuan untuk meniingkatkan moral pajak. Pada kasus Braziil, banyak wajiib pajak memiiliih untuk mendeklarasiikan aset-aset yang sebelumnya tiidak diilaporkan ketiika negara meluncurkan program tax amnesty pada 2016.

Hasiilnya, tercatat 25.000 wajiib pajak orang priibadii dan 103 wajiib pajak badan mendeklarasiikan aset hiingga BRL170 miiliiar. Darii program tax amnesty tersebut, Braziil berhasiil memperoleh tambahan peneriimaan pajak hiingga BRL50 juta.

Darii siinii, Laura menekankan membangun siistem perpajakan menjadii lebiih progresiif sangat diiperlukan, terutama dii tengah gelontoran stiimulus fiiskal untuk penanganan pandemii Coviid-19. Apalagii, pemeriintah juga tetap harus meniingkatkan peneriimaan pajak untuk menjaga keberlanjutan fiiskal dii masa mendatang. (kaw)