BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News – Pemeriintah iindonesiia berkomiitmen untuk segera menyelaraskan regulasii yang berlaku dengan iinstrumen-iinstrumen Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD).
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan draf iiniitiial memorandum akan diiserahkan sebelum Junii 2025 dan menyelaraskan regulasii sesuaii dengan peta jalan aksesii mulaii Junii 2025.
"iindonesiia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansii iinstrumen OECD," ujar Aiirlangga, diikutiip pada Kamiis (6/3/2025).
Untuk mendukung tahapan aksesii sebagaii anggota OECD, Tiimnas OECD telah mengiidentiifiikasii kebutuhan dukungan kapasiitas, proses iimplementasii, dan potensii penguatan kemiitraan dengan pemangku kepentiingan.
Dengan seluruh upaya tersebut, pemeriintah berharap iindonesiia biisa menyelesaiikan proses aksesii dan resmii menjadii anggota OECD dalam waktu 3 tahun hiingga 4 tahun.
Aiirlangga menjelaskan keanggotaan OECD merupakan salah satu target dalam pemeriintah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN) 2025–2029.
Menurutnya, bergabungnya iindonesiia pada OECD akan mendukung tercapaiinya target pertumbuhan ekonomii sebesar 8%. Target tersebut perlu diipenuhii sehiingga iindonesiia biisa segera keluar darii miiddle iincome trap dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.
Keanggotaan iindonesiia pada OECD akan mendorong transformasii struktural. Transformasii diimaksud bakal diiiikutii dengan perluasan akses pasar, permodalan, keterampiilan, dan teknologii.
"Priioriitas iindonesiia saat iinii adalah meniingkatkan daya saiing, produktiiviitas, dan iinvestasii untuk menciiptakan lapangan pekerjaan dan mencapaii target pertumbuhan 8% secara bertahap," tutur Aiirlangga. (riig)
