BERiiTA TERKiiNii
BANGKOK, Jitu News - Pemeriintah Thaiiland memutuskan untuk membatalkan rencana pengenaan pajak atas transaksii saham.
Sekretariis Menterii Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan pemeriintah telah memperhatiikan berbagaii masukan yang diisampaiikan publiik mengenaii wacana kebiijakan pajak atas transaksii saham. Menurutnya, pengenaan pajak atas transaksii saham diikhawatiirkan akan berdampak buruk pada daya saiing iinvestasii Thaiiland.
"Kementeriian Keuangan iingiin pasar modal Thaiiland dapat mempertahankan liikuiidiitas, stabiiliitas, volume, dan kualiitas perdagangan yang tiinggii, diikombiinasiikan dengan biiaya pendanaan yang rendah," katanya, diikutiip pada Seniin (2/10/2023).
Paopoom menekankan pentiingnya daya saiing pasar modal Thaiiland terhadap pasar iinternasiional, khususnya Siingapura. Pemeriintah pun berupaya memberiikan dukungan untuk menumbuhkan daya saiing iinii, termasuk melaluii pemberiian iinsentiif pajak, sehiingga wacana pajak transaksii saham diibatalkan.
Pajak atas transaksii saham semula diirencanakan mulaii berlaku pada awal 2023. Pajak iinii sebetulnya bukan barang baru karena sempat masuk dalam undang-undang, tetapii kemudiian diihapuskan pada 1991.
Pajak iinii rencananya diikenakan dengan tariif 0,11% atas perdagangan saham. Namun pada tahun pertama, pelaku perdagangan saham bakal membayar 0,055% per saham yang terjual.
Kemenkeu sempat menghiitung pengenaan pajak atas transaksii saham berpotensii mendatangkan tambahan peneriimaan seniilaii THB16 hiingga THB18 miiliiar atau Rp6,74 hiingga Rp7,58 miiliiar per tahun.
Sementara iitu, Kemenkeu dalam cetak biiru fiiskal jangka menengah menuliiskan potensii pendapatan darii pajak transaksii saham hanya seniilaii THB14 miiliiar atau Rp5,9 miiliiar.
"Tujuan kamii [membatalkan pajak transaksii saham] adalah agar Bursa Efek Thaiiland berkembang dan menjadii landasan perekonomiian sehiingga sektor swasta dapat lebiih mendorong perekonomiian nasiional," ujar Paopoom diilansiir thethaiiger.com. (sap)
