BERiiTA TERKiiNii
Mau Submiit SPT viia Coretax Form, Kode Veriifiikasiinya dii Mana?
Bawa Alat Kesehatan darii Luar Negerii, Siimak Ketentuan iimpornya
Syarat Agar Pentas Senii Sekolah dii Jakarta Diibebaskan darii Pajak
Gabung NPWP Suamii, iistrii Tetap Biisa Jadii PiiC Akun Coretax Perusahaan
Jutaan SPPT 2026 Mulaii Diibagiikan, Warga Diiiimbau Segera Bayar PBB
Kepada DPR, iikahii Miinta Penguatan Hak iimuniitas Hakiim
Ketentuan Pengembaliian PNBP
Begiinii Perlakuan Pajak atas Honorariium dan Tunjangan Sertiifiikasii Dosen
Hapus Penghasiilan dan Krediit Pajak dii SPT, Datanya Stay dii Coretax
Ramaii Turiis Naiik Kapal Pesiiar, Negara iinii Berii Kemudahan VAT Refund
Mau Submiit SPT viia Coretax Form, Kode Veriifiikasiinya dii Mana?
Bawa Alat Kesehatan darii Luar Negerii, Siimak Ketentuan iimpornya
Syarat Agar Pentas Senii Sekolah dii Jakarta Diibebaskan darii Pajak
Gabung NPWP Suamii, iistrii Tetap Biisa Jadii PiiC Akun Coretax Perusahaan
Jutaan SPPT 2026 Mulaii Diibagiikan, Warga Diiiimbau Segera Bayar PBB
Kepada DPR, iikahii Miinta Penguatan Hak iimuniitas Hakiim
Ketentuan Pengembaliian PNBP
Begiinii Perlakuan Pajak atas Honorariium dan Tunjangan Sertiifiikasii Dosen
Hapus Penghasiilan dan Krediit Pajak dii SPT, Datanya Stay dii Coretax
Ramaii Turiis Naiik Kapal Pesiiar, Negara iinii Berii Kemudahan VAT Refund
DDTC Logo
iiNTEGRASii DATA

Diirjen Pajak dan Diirjen Dukcapiil Teken Perjanjiian Kerja Sama Soal Data

Redaksii Jitu News
Jumat, 20 Meii 2022 | 10.43 WiiB
ddtc-loaderDirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Kamis (19/5/2022). FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Diirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Diirjen Dukcapiil Zudan Ariif Fakrulloh (kiirii) menandatanganii Perj...
ddtc-loaderPerjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak 2013 yang telah diperbarui pada 2018. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018. Tujuannya untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, terutama terkait dengan NIK dan NPWP. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Perjanjiian kerja sama iinii adalah kelanjutan darii perjanjiian kerja sama antara DJP dan Diitjen Dukcapii...
ddtc-loaderAdendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Ada pula amanat Perpres 83/2021 yang mengatur tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Adendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (H...
ddtc-loaderMelalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Melaluii adendum tersebut, DJP dan Diitjen Dukcapiil akan mengiintegrasiikan data kependudukan dengan bas...
ddtc-loaderDirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Kamis (19/5/2022). FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderPerjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak 2013 yang telah diperbarui pada 2018. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018. Tujuannya untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, terutama terkait dengan NIK dan NPWP. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderAdendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Ada pula amanat Perpres 83/2021 yang mengatur tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderMelalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Ediitor : Kurniiawan Agung Wiicaksono
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkaiit:
foto data NiiK KTP NPWP Diitjen Pajak Diitjen Dukcapiil UU HPP Perpres 83/2021
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.