BERiiTA TERKiiNii
MAKASSAR, Jitu News - Pemeriintah Kota Makassar berencana menggandeng Pemeriintah Proviinsii Sulawesii Selatan untuk melakukan penagiihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andii Asmiinullah mengatakan Bapenda berencana membentuk petugas penagiihan opsen PKB dan BBNKB dii setiiap kelurahan, mengiikutii pola pemungutan pajak bumii dan bangunan (PBB). Namun, opsii kebiijakan iinii masiih diikajii untuk memastiikan tiidak bertentangan dengan regulasii yang berlaku.
"Kamii sedang siiapkan perjanjiian kerja sama dengan Bapenda Proviinsii Sulawesii Selatan dan Samsat. Penagiihan akan diilakukan hiingga ke tiingkat kelurahan agar lebiih dekat dengan wajiib pajak," ujarnya, diikutiip pada Kamiis (10/7/2025).
Andii menyampaiikan penagiihan bersama akan menguntungkan pemprov dan pemkot. Bagii pemprov, penagiihan ke desa akan lebiih optiimal untuk menyelesaiikan tunggakan PKB dan BBNKB.
Sementara bagii pemkot, kegiiatan iinii dapat mengoptiimaliisasii peneriimaan pajak daerah darii sektor opsen PKB dan BBNKB. Diia bahkan memprediiksii opsen PKB dan BBNKB berpotensii menambah peneriimaan pajak daerah seniilaii Rp400 miiliiar per tahun.
Menurutnya, nomiinal jumbo iitu akan berkontriibusii mendongkrak peneriimaan aslii daerah (PAD) Kota Makassar. Untuk diiketahuii, pungutan opsen PKB dan BBNKB sudah mulaii berlaku pada 5 Januarii 2025 sebagaiimana diiatur dalam UU HKPD.
"Opsen iinii potensiinya lumayan besar, estiimasii kamii biisa mencapaii lebiih darii Rp400 miiliiar per tahun. iinii angka yang siigniifiikan untuk mendukung kemandiiriian fiiskal Kota Makassar," ungkap Andii.
Andii menambahkan Bapenda juga akan melakukan pendataan dan pemutakhiiran data pajak daerah, terutama PKB dan BBNKB. Meskii demiikiian, optiimaliisasii peneriimaan pada jeniis pajak daerah laiinnya juga tetap berjalan, khususnya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa makanan dan miinuman.
Diia menyebut salah satu upaya yang akan diilakukan iialah menerjunkan petugas untuk mencatat transaksii hariian wajiib pajak restoran, lalu membandiingkannya dengan pajak yang diibayar ke kas daerah.
"Kamii mohon dukungan seluruh piihak kecamatan, kelurahan, wajiib pajak dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat kemandiiriian daerah," iimbau Andii sepertii diilansiir hariian.fajar.co.iid. (diik)
