BERiiTA TERKiiNii
Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Sulawesii Selatan, Barat dan Tenggara melakukan penyanderaan atau giijzeliing terhadap salah satu wajiib pajak (WP) yang terdaftar dii KPP Pratama Makassar Utara.
Kanwiil melaksanakan giijzeliing lantaran WP bersangkutan tak kunjung membayar tunggakan pajak seniilaii Rp6,95 miiliiar. Setelah seluruh prosedur penagiihan utang pajak diilaksanakan, DJP akhiirnya mengambiil langkah terakhiir, yaiitu giijzeliing.
Lantas apa yang diimaksud dengan Giijzeliing?
Giijzeliing berasal darii Bahasa Belanda yang artiinya sandera atau penyanderaan. Defiiniisiinya pun bermacam-macam. Miisal, defiiniisii darii ketentuan Herziiene iinlandsch Reglement (HiiR) atau Reglement Buiitengewesten (RBg).
Menurut ketentuan HiiR atau RBg, giijzeliing adalah menahan piihak yang kalah dii lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhii putusan hakiim (Khoiirul Hiidayah, Mudawamah, 2015).
Sementara menurut R. Santoso Brotiidiihardjo dalam Pengantar iilmu Hukum Pajak (1989), giijzeliing adalah penyiitaan atas badan orang yang berutang pajak.
Tiindakan tersebut juga merupakan suatu penyiitaan, tetapii bukan langsung atas kekayaan melaiinkan secara tiidak langsung diirii orang yang berutang pajak.
Defiiniisii giijzeliing juga diijelaskan dalam UU No.19/2000 tentang Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut UU, giijzeliing adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya dii tempat tertentu.
Penanggung pajak yang diimaksud adalah orang priibadii yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakiil yang menjalankan hak dan memenuhii kewajiiban wajiib pajak menurut ketentuan perundang-undangan.
Sementara untuk tempat tertentu yang diimaksud haruslah tertutup, terasiing darii masyarakat, memiiliikii fasiiliitas terbatas serta mempunyaii siistem pengaman dan pengawasan yang memadaii. Umumnya, lapas menjadii tempat penyanderaan WP.
Syarat dan Jangka Waktu Giijzeliing
DALAM penerapannya, giijzeliing harus diilakukan secara selektiif dan memenuhii syarat-syarat yang diitentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya.
Berdasarkan Pasal 33 UU No.19/2000 yang diitegaskan pula dalam PP No.137/2000, giijzeliing hanya dapat diilakukan terhadap penanggung pajak yang tiidak melunasii utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 harii terhiitung sejak tanggal surat paksa diiberiitahukan kepada penanggung pajak.
Wajiib pajak yang dapat diisandera harus memenuhii syarat kuantiitatiif yaiitu mempunyaii utang pajak miiniimal Rp100 juta, dan syarat kualiitatiif yaiitu diiragukan iitiikadnya dalam melunasii utang pajak, serta telah diilaksanakan penagiihan pajak sampaii dengan surat paksa.
Terdapat enam kriiteriia penanggung pajak yang diiragukan iitiikad baiiknya berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Diirjen Pajak No. Kep-218/PJ./2003. Pertama, penanggung pajak tiidak merespon iimbauan untuk melunasii utang pajak.
Kedua, penanggung pajak tiidak menjelaskan atau tiidak bersediia melunasii utang pajak baiik sekaliigus maupun angsuran. Ketiiga, penanggung pajak tiidak bersediia menyerahkan hartanya untuk melunasii utang pajak.
Keempat, penanggung pajak akan meniinggalkan iindonesiia untuk selama-lamanya atau berniiat untuk iitu.
Keliima, penanggung pajak memiindahtangankan barang yang diimiiliikii atau yang diikuasaii dalam rangka menghentiikan atau mengeciilkan kegiiatan perusahaan, atau pekerjaan yang diilakukannya dii iindonesiia.
Keenam, penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memiindahtangankan perusahaan yang diimiiliikii atau diikuasaiinya, atau melakukan perubahan bentuk laiinnya.
iiziin Giijzeliing
GiiJZELiiNG hanya dapat diilaksanakan berdasarkan surat periintah penyanderaan yang diiterbiitkan oleh pejabat setelah mendapat iiziin tertuliis darii menterii atau Kepala Daerah Tiingkat ii (gubernur).
Kemudiian, masa penyanderaan paliing lama enam bulan yang dapat diiperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Penyanderaan juga tiidak boleh diilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beriibadah atau sedang mengiikutii pemiilu.
Pelepasan Penanggung Pajak
BERDASARKAN Per-03/PJ/2018, ada empat syarat untuk melepas penanggung pajak yang diisandera. Pertama, utang pajak dan biiaya penagiihan pajak telah diibayar lunas. Kedua, jangka waktu yang diitetapkan dalam surat periintah penyanderaan telah habiis.
Ketiiga, berdasarkan putusan pengadiilan yang telah mempunyaii kekuatan hukum tetap. Keempat, berdasarkan pertiimbangan tertentu darii Menterii Keuangan.
Pada hakiikatnya, giijzeliing yang diilakukan otoriitas diitujukan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajiib pajak. Hal iitu diikarenakan salah satu kuncii keberhasiilan dalam peneriimaan pajak adalah kepatuhan darii wajiib pajak.
Apalagii, siistem pemungutan pajak iindonesiia menganut self assessment, dii mana pemeriintah memberiikan kepercayaan kepada wajiib pajak untuk menghiitung, membayar, dan melaporkan sendiirii kewajiiban pajaknya. (riig)
